Karate masuk di Indonesia bukan dibawa oleh tentara Jepang melainkan
oleh Mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kembakli ke tanah air, setelah
menyelesaikan pendidikannya di Jepang. Tahun 1963
beberapa Mahasiswa
Indonesia antara lain: Baud AD Adikusumo, Karianto Djojonegoro, Mochtar
Ruskan dan Ottoman Noh mendirikan Dojo di Jakarta. Mereka inilah yang
mula-mula memperkenalkan karate (aliran Shoto-kan) di Indonesia, dan
selanjutnya mereka membentuk wadah yang mereka namakan Persatuan
Olahraga Karate Indonesia (PORKI) yang diresmikan tanggal 10 Maret 1964
di Jakarta.
Beberapa tahun kemudian berdatangan ex Mahasiswa Indonesia dari
Jepang seperti Setyo Haryono (pendiri Gojukai), Anton Lesiangi, Sabeth
Muchsin dan Chairul Taman yang turut mengembangkan karate di tanah air.
Disamping ex Mahasiswa-mahasiswa tersebut di atas orang-orang Jepang
yang datang ke Indonesia dalam rangka usaha telah pula ikut memberikan
warna bagi perkembangan karate di Indonesia. Mereka-mereka ini antara
lain: Matsusaki (Kushinryu-1966), Ishi (Gojuryu-1969), Hayashi
(Shitoryu-1971) dan Oyama (Kyokushinkai-1967).
Karate ternyata memperoleh banyak penggemar, yang implementasinya
terlihat muncul dari berbagai macam organisasi (Pengurus) karate, dengan
berbagai aliran seperti yang dianut oleh masing-masing pendiri
perguruan. Banyaknya perguruan karate dengan berbagai aliran menyebabkan
terjadinya ketidak cocokan diantara para tokoh tersebut, sehingga
menimbulkan perpecahan di dalam tubuh PORKI. Namun akhirnya dengan
adanya kesepakatan dari para tokoh-tokoh karate untuk kembali bersatu
dalam upaya mengembangkan karate di tanah air sehingga pada tahun 1972
hasil Kongres ke IV PORKI, terbentuklah satu wadah organisasi karate
yang diberi nama Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI).
Sejak FORKI berdiri sampai dengan saat ini kepengurusan di tingkat
Pusat yang dikenal dengan nama Pengurus Besar/PB. telah dipimpin oleh 6
orang Ketua Umum dan periodisasi kepengurusannyapun mengalama 3 kali
perobahan masa periodisasi yaitu ; periode 5 tahun (ditetapkan pada
Kongres tahun 1972 untuk kepengurusan periode tahun 1972 – 1977)
periodisasi 3 tahun (ditetapkan pada kongres tahun 1997 untuk
kepengurusan periode tahun 1997 – 1980) dan periodisasi 4 tahun (
Berlaku sejak kongres tahun 1980 sampai sekarang).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar